Pertanyaan yang Sering Diajukan: #ppn

Berikut adalah beberapa kewajiban pajak utama untuk perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan):
   • Tarif standar PPh Badan adalah 22% mulai tahun 2022.
   • Perusahaan publik dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh pengurangan tarif 3%.
   • Perusahaan kecil dengan omzet tahunan di bawah Rp 50 miliar berhak atas pengurangan 50% dari tarif standar.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
   • Tarif PPN standar adalah 11% sejak 1 April 2022, dan akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
   • PMA wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak.
3. Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21):
   • PMA wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atas gaji karyawannya.
4. Pajak Dividen:
   • Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% atau sesuai tarif perjanjian penghindaran pajak berganda.
5. Pelaporan Pajak:
   • Wajib menyampaikan SPT Masa PPh dan PPN setiap bulan.
   • Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
6. Pembukuan:
   • Wajib menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
   • Pembukuan harus disimpan selama 10 tahun.
7. Kewajiban Audit:
   • PMA dengan aset atau omzet di atas batas tertentu wajib diaudit oleh akuntan publik.
8. Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal:
   • Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.
9. Pajak Daerah:
   • Wajib membayar pajak-pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Perusahaan PMA disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban pajak yang berlaku di Indonesia.

#KewajibanPajak   #PerusahaanPMA   #PajakPenghasilanBadan   #PPN   #KepatuhanPajak  

Berikut adalah perbedaan utama antara perusahaan Non-PPN dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam konteks akuntansi dan pelaporan pajak di Indonesia:

• Status PPN:
  • Perusahaan Non-PPN tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak memungut PPN atas penjualan barang/jasa.
  • Perusahaan PKP terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut PPN atas penjualan barang/jasa kena pajak.
• Kewajiban Pelaporan PPN:
  • Perusahaan Non-PPN tidak perlu melaporkan SPT Masa PPN bulanan.
  • Perusahaan PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.
• Pengelolaan Faktur Pajak:
  • Perusahaan Non-PPN tidak menerbitkan faktur pajak.
  • Perusahaan PKP wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi penjualan barang/jasa kena pajak.
• Pengkreditan Pajak Masukan:
  • Perusahaan Non-PPN tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.
  • Perusahaan PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
• Kompleksitas Pembukuan:
  • Pembukuan perusahaan Non-PPN umumnya lebih sederhana.
  • Pembukuan perusahaan PKP lebih kompleks karena harus memisahkan pencatatan PPN.
• Biaya Jasa Akuntansi:
  • Biaya jasa akuntansi untuk perusahaan Non-PPN biasanya lebih rendah.
  • Biaya jasa akuntansi untuk perusahaan PKP lebih tinggi karena adanya tambahan pekerjaan terkait PPN.
• Batasan Omzet:
  • Perusahaan Non-PPN umumnya memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.
  • Perusahaan PKP biasanya memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun atau secara sukarela mendaftar sebagai PKP.

Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, perusahaan PKP memiliki kewajiban pelaporan pajak yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan Non-PPN.

#PPN   #KepatuhanPajak   #PelaporanPajak   #LayananAkuntansi