Pertanyaan yang Sering Diajukan: #pajakpenghasilanbadan

Berikut adalah beberapa kewajiban pajak utama untuk perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia:

1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan):
   • Tarif standar PPh Badan adalah 22% mulai tahun 2022.
   • Perusahaan publik dengan minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh pengurangan tarif 3%.
   • Perusahaan kecil dengan omzet tahunan di bawah Rp 50 miliar berhak atas pengurangan 50% dari tarif standar.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
   • Tarif PPN standar adalah 11% sejak 1 April 2022, dan akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
   • PMA wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan barang/jasa kena pajak.
3. Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21):
   • PMA wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atas gaji karyawannya.
4. Pajak Dividen:
   • Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% atau sesuai tarif perjanjian penghindaran pajak berganda.
5. Pelaporan Pajak:
   • Wajib menyampaikan SPT Masa PPh dan PPN setiap bulan.
   • Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
6. Pembukuan:
   • Wajib menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
   • Pembukuan harus disimpan selama 10 tahun.
7. Kewajiban Audit:
   • PMA dengan aset atau omzet di atas batas tertentu wajib diaudit oleh akuntan publik.
8. Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal:
   • Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.
9. Pajak Daerah:
   • Wajib membayar pajak-pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Perusahaan PMA disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban pajak yang berlaku di Indonesia.

#KewajibanPajak   #PerusahaanPMA   #PajakPenghasilanBadan   #PPN   #KepatuhanPajak