Siapa yang pantas menjadi Presiden Indonesia Tahun Depan?

Satu Pandangan

Gary Dean, September 1997

Negara Indonesia adalah suatu negara besar kalau dilihat dari segi jumlah penduduknya. Catatan sejarah telah menunjukkan bahwa karena kekayaan alamnya yang besar telah menarik keinginan banyak bangsa asing untuk menguasai negara ini.

Setelah 350 tahun di bawah penjajahan Belanda, 52 tahun yang lalu negara ini secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya. Hakiki dari kemerdekaan itu sendiri bagi rakyat Indonesia adalah suatu kemerdekaan akan kebebasan dari kemiskinan, dan belenggu kebodohan dan kekuasaan yang secara tersirat termuat dalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya hal ini telah menunjukkan esensi bangsa Indonesia akan pentingnya realisasi prinsip-prinsip demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Republik dan demokrasi; yang mengandung arti bahwa kekuasaan pemerintahan adalah oleh, dari dan untuk rakyat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, akanlah tepat jika pemimpin negara RI adalah pemimpin yang benar-benar representatif akan keinginan rakyat. Dia harus muncul dari rakyat, bukan hasil suatu rekayasa kekuasaan apapun, dan dia harus benar-benar dikehendaki oleh rakyat.

Masalahnya sekarang dari sekian figur-figur publik yang sering muncul dalam masalah presiden RI, figur manakah yang paling tepat untuk itu?

Presiden Suharto secara analisis politik tidak akan mampu lagi memimpin negara ini dan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi dirinya untuk tidak mencalonkan dirinya menjadi Presiden lagi di sidang MPR tahun depan. Sekarang ini beliau kelihatan capai dan tua dan nampaknya tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan Indonesia selama lima tahun lagi. Hal tersebut merupakan hambatan internal yang kemungkinan besar dia hadapi seandainya dia ingin mencalonkan lagi, disamping begitu banyak hambatan eksternal.

Mungkin juga ada perasaan dalam masyarakat bahwa beliau sudah cukup lama memimpin Indonesia, dan kekuasaannya sudah mulai merosot akibat dari banyak musibah yang melanda Indonesia baru-baru ini, misalnya skandal Busang, pemilu yang kurang memuaskan, gejolak nilai Rupiah, kekacauan sektor perbankan, kebakaran hutan, kekeringan, kelaparan Irja, dan lain-lain.

Secara logis Presiden Suharto seharusnya tidak disalahkan untuk musibah-musibah "alami" yang melanda Indonesia tahun ini, seperti kekeringan dan akibat sampingannya. Walaupun demikian, politik tidak selalu logis, atau lebih jelas lagi, orang-orang tidak selalu logis, khususnya orang-orang yang kurang berpendidikan dan masih hidup secara tradisional seperti yang tinggal di daerah perdesaan pulau Jawa. Orang-orang seperti ini cenderung untuk menganggap bahwa pemimpinnya harus selalu bertanggung jawab untuk semua yang terjadi terhadap mereka. Di masa lampau, ketika Gunung Merapi meletus, yang harus disalahkan adalah penguasa daerah itu. Kalau peletusannya cukup parah, peristiwa ini bisa menjadi tanda atau gejala bahwa penguasa tidak lagi mempunyai kekuatan cukup untuk menguasai lagi daerah itu.

Jadi, bagaimana calon-calon pengganti Presiden Suharto? Sayangnya, rupanya tidak ada begitu banyak pemimpin-pemimpin nasional yang mampu menangkap kepercayaan masyarakat Indonesia. Gap (jaraknya) kekuasaan antara Suharto dan pemimpin-pemimpin nasional lain di Indonesia terlalu besar, dan waktunya untuk mengembangkan atau menanamkan para figur pemimpin nasional baru yang memiliki kredibilitas itu sekarang sempit sekali.

Oleh karena itu, hanya ada beberapa kemungkinan untuk pengganti Presiden, yaitu Hartono, Sutrisno, Harmoko, dan Habibie. Semua orang tersebut adalah figur-figur Golkar, lebih lanjut Hartono dan Sutrisno adalah perwira ABRI.

Pada saat ini Menteri Penerangan Hartono merupakan figur Golkar yang paling mungkin akan diangkat oleh MPR untuk menjadi Presiden baru. Persoalanannya untuk dia adalah bahwa dia tidak banyak berpengalaman dalam dunia politik terbuka, dan mungkin terlalu banyak mewakili aspirasi-aspirasi ABRI. Kemunculannya akan banyak mendapatkan tekanan dari kaum sipil baik sipil bernotabene pegawai negeri atau non pegawai negeri. Dia tidak akan lebih dari seorang figur pembawa aspirasi sekelompok kecil masyarakat Indonesia ABRI yang kalau dihitung secara presentase tidak lebih dari satu persen jumlah penduduk Indonesia.

Wakil Presiden Tri Sutrisno mungkin sudah terlalu lama diasosiasikan dengan Presiden Suharto, dan untuk alasan itu sendiri dia tidak bisa dianggap sebagai calon yang serius. Dalam beberapa hal dia mempunyai suatu kelebihan yaitu, dia adalah seorang figur ABRI yang belum pernah melakukan manifestasi politik yang memojokkan kaum sipil. Persoalannnya terletak pada kekurangjelasannya garis politik yang dia ambil, hal ini disebabkan oleh kenetralan yang berlebihan sehingga mengesankan bahwa dia seorang figur yang tidak mempunyai prinsip.

Mantan Menteri Penerangan, Harmoko, harus dianggap sebagai calon Presiden yang serius, walaupun dia dipersampingkan oleh Presiden Suharto yang "melantik" dia menjadi Ketua MPR. Dalam posisi tersebut sangat sulit untuk diangkat menjadi Presiden.

Menristek BJ Habibie, sudah lama dianggap sebagai calon pengganti serius oleh banyak pengamat politik, tidak lagi menarik perhatian begitu walaupun beberapa tahun yang lalu dia pasti ada suatu dukungan dari Presiden Suharto. Jelas bahwa Habibie mempunyai terlalu banyak persoalan; dia bukan orang Jawa, dia tidak memprojeksikan image kepresidenan, dia terlalu terikat dengan agama Islam melalui ICMI, dan dia adalah figur sipil, bukan dari ABRI.

Jadi, kesimpulannya bisa diambil bahwa tidak ada di Indonesia calon pengganti presiden yang memuaskan. Semua calon-calon tersebut memiliki cacat-cacat politik yang mungkin tidak bisa diatasi dengan mudah. Jadi, bagaimana? Sebetulnya, ada satu lagi pemimpin nasional yang belum disebutkan dalam uraian ini, yaitu Megawati Sukarno Putri.

Rupanya hanya Megawati sendiri yang mempunyai suatu sifat yang mungkin semakin penting untuk masyarakat Indonesia baru-baru ini; kredibilitas. Secara histori kasus 27 Juli 1996 ada suatu makna penting yang perlu disimak dalam percaturan politik Indonesia, disatu sisi peristiwa itu berarti titik mula merosotnya pamor seorang figur Suharto, dan juga sebagai titik mula menaiknya pamor Megawati. Sejak saat itu pula Indonesia mencatat, akan keberhasilan dia untuk menghadapi ujian berat dalam menghadapi serangan gencar dari musuh-musuh politiknya. Kehancuran suara PDI menunjukkan betapa besar eksistensi dia dalam dunia politik baik didalam tubuh PDI khususnya, maupun dalam Indoneisa secara keseluruhan. Tetapi, bagaimana kemungkinannya untuk tokoh ini menjadi presiden Indonesia tahun depan? Memang, harus diakui bahwa kemungkinan seperti ini belum banyak memasuki pikiran politik Indonesia sampai sekarang, dan kalau betul-betul terjadi, akan merupakan suatu peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Tapi, bukan untuk pertama kalinya bahwa sesuatu luar biasa terjadi di dunia politik Indonesia selama waktu penggantian kepala negara.